Berawal dari Sila Pertama

Berawal dari Sila Pertama

*) oleh Rio Tri Handoko

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen Menyembah Tuhan menurut Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan”. (Pidato Soekarno 1 Juni 1945).

Pernyataan di atas merupakan ungkapan Bung Karno dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa tidak cukup dengan Indonesia menjadi negara yang memiliki Tuhan. Namun, tiap-tiap orang yang ada di negara ini seharusnya pun memiliki Tuhan sebagai mana yang telah dipercaya.

Indonesia Kini

Sudah enam puluh sembilan tahun silam Indonesia terbebas dari belenggu tangan-tangan nakal dan tak bermoral. Bangsa ini tidak lagi menjadi kacung dari orang-orang yang keji dan bengal. Semua kisah kelam itu telah lenyap dan terpental. Seiring kisah rodi dan romusha yang bermigrasi dari kebun-kebun Belanda serta jalanan milik kolonial Jepang menuju toko-toko buku yang ber-genre sejarah. Lalu, semua orang pun berteriak, “merdeka, merdeka, dan merdeka!”

Sampai tibalah masa sekarang. Tentang kisah perjuangan yang masih saja terulang. Meskipun hari ini bukanlah enam puluh sembilah tahun silam. Namun, kata merdeka masih saja terkekang. Genderang perang masih saja ditabuh. Kata menang masih terasa jauh. Anak-anak kecil masih merengek karena belum mendapat sesuap nasi. Ibu-ibu menangis pilu hanya memikirkan tentang cara membeli susu. Lalu para bapak merasa bingung tentang apa yang harus dibawa pulang.

Indonesia memang sudah merdeka. Namun, tidak semua orang merasa merdeka. Banyak anak-anak pergi ke sekolah dengan mobil mewah. Namun, banyak pula anak-anak berangkat ke sawah saat jam sekolah. Para pejabat memang menggunakan sepatu hitam yang mengkilap. Akan tetapi, anak-anak rela berjongkok sembari memegang sepatu hitam untuk disikat agar mengkilap.

Indonesia sudah tidak ada lagi kerja rodi. Akan tetapi, korupsi juga semakin menjadi-jadi. Bangsa ini pun sudah tidak mengenal istilah romusha. Namun, perkelahian dan tawuran di sekolah menjadi hal yang biasa. Banyak  orang berbondong-bondong untuk mengantri karena ada pembagian zakat. Namun,  banyak pula orang-orang yang berlarian pergi karena diminta membayar pajak. Politisi-politisi akan dianggap kuno, jika mereka tak mau bagi-bagi uang saat tiba jadwal kampanye.  Gedung-gedung memang berdiri tinggi dan terlihat kokoh, namul moral bangsa pun dilucuti dan banyak orang berpikiran masa bodoh.

Jika melihat ke belakang. Ada kata-kata bagus yang bisa dikenang. “Jangan kita membangun sambil merobohkan: membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan. “ itulah pesan Mohammad Natsir kepada Anwar Ibrahim yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia (KPG, 2011: 144).

Natsir yang merupakan politisi di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto pun menyadari, bahwa tak seharusnya kita terus menggerus moral dan akhlak bangsa dengan sibuk membangun gedung-gedung tak berarti. Tidak semestinya industri-industri terus berkembang, namun masih banyak pekerja yang merasa belum kenyang. Janganlah ada pejabat berteriak di depan layar kaca bahwa rakyat harus sejahtera. Namun, di belakang layar mereka tertawa karena hasil pajak bisa mereka embat.

Negara Pancasila

Negara ini berdiri berlandaskan Pancasila. Sebuah ideologi dan gagasan yang pas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, sudah seharusnya segala bentuk etika dan moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dilandaskan atas nilai-nilai yang ada di Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang terkadung dalam lima sila tersebut tidak hanya sampai pada konsep semata, melainkan tertuang dalam ruang kehidupan yang nyata.

Jangan sampai kita senang mengampanyekan pendidikan karakter. Namun, paham-paham sekuler dibiarkan terus berkembang. Sudah seharusnya bangsa ini ingat dengan apa yang Bung Karno sampaikan, bahwa tidak cukuplah negara ini saja yang bertuhan, tetapi orang-orang yang ada juga harus memiliki Tuhan. Bukankah ini negara yang berdasarkan Pancasila. Yaitu negara yang paham terhadap apa yang ada di sila pertama.

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan segala bentuk keramahannya. Orang-orangnya yang senantiasa sopan dan santun  serta berbudaya. Oleh karena itu, janganlah ini hanya menjadi sebuah identitas belaka. Orang lain menganggap Indonesia penuh dengan rasa persaudaraan, namun fakta bicara tidak demikian. Sudah sepantasnya bangsa ini menjunjung rasa persaudaraan atas dasar nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sabang sampai Merauke adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, haram hukumnya ada perpecahan di dalam bangsa ini. Indonesia tidak pernah melakukan kesepakatan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sila ketiga. Oleh karena itu, persatuan Indonesia adalah harga mutlak yang harus didapat.

Sudah setengah abad lebih negara Indonesia memelihara budaya musyawarah dan mufakat. Mengembangkan semangat demokrasi seperti yang ada pada sila keempat. Maka dari itu, janganlah bersikap bodoh terhadap demokrasi. Sistem ini sudah lama berdiri. Seharusnya kita belajar dan terus memperbaiki. Bukan malah dijadikan tempat untuk berbuat keji. Mengaku menjadi politisi, tetapi pandai sekali ingkar janji.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa keadilan adalah milik bersama. Kemerdekaan adalah milik warga Indonesia. Tidak semestinya wakil rakyat merasa nikmat, namun rakyat masih ada yang sekarat. Gedung-gedung bukan hanya milik orang-orang yang berkantong tebal, melainkan juga dimiliki oleh orang-orang berbaju kumal. Hukum bukan hanya berlaku untuk pencuri sandal jepit. Namun, juga berlaku bagi para pejabat yang hati nuraninya sudah sakit.

Berawal dari Sila Pertama

Ketuhanann Yang Maha Esa. Kalimat itu merupakan kalimat yang menunjukkan sila pertama dari lima sila yang ada. Hal itu membuktikan bahwa unsur ketuhanan adalah bagian terpenting dalam mendirikan sebuah negara yang bermoral dan berkarakter. Seperti yang disampaikan oleh Presiden pertama negara Indonesia, tidak cukup dengan hanya negaranya yang bertuhan, melainkan warganya juga harus bertuhan.

Saat orang-orang percaya dengan adanya Tuhan, maka mereka tahu bahwa ada sesuatu yang harus disembah dan dipatuhi. Mereka tahu bahwa  ada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ada Dzat yang menyuruh berbuat baik dan ada pula Dzat yang melarang berbuat jahat.  Dialah Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan Yang Maha Esa. Ialah yang membuat kita takut untuk berbuat dosa dan berbuat jahat. Dialah yang meminta agar semua orang menebarkan kebaikan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah alasan mengapa semua orang harus bertaqwa. Hal ini pulalah yang menjadi alasan mengapa negara harus beragama.

Tidak bisa pemuda-pemuda bangsa hanya diajarkan soal matematika. Namun, perkara agama tidak pernah didapat. Efeknya adalah mereka hanya bisa menghitung cepat. Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap ketika sudah menjadi pejabat. Korupsi dianggap layak dan hasil pajak juga ikut diembat.

Agama adalah sesuatu yang mutlak dan semua orang pun berhak. Agama itu menyeluruh, mengatur segala bentuk kehidupan. Mengajarkan bagaimana berketuhanan. Mengajak untuk selalu menjalin persaudaraan. Mencintai rasa persatuan. Memelihara musyarah dan mufakat serta menjunjung tinggi keadialan sosial.

Oleh karena itu, memberi ruang lebih terhadap pendidikan agama adalah bagian dari bagaimana mengamalkan Pancasila. Khususnya sila yang pertama. Selain itu, hal ini juga salah satu cara untuk melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah bersusah payah membuat sebuah landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dengan demikian, berawal dari pengamalan di sila pertama, yaitu salah satunya dengan cara memperkuat pendidikan agama. Secara tidak langsung pengamalan-pengamalan di sila-sila berikutnya juga akan mengikuti, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini akan bisa  diminimalisasi atau bahkan teratasi.

Seminar Nasional PKn 2014

Hay guys, ada yang lagi hot loh :D
HIMA PKnH FIS UNY Proudly Present,
Seminar Nasional dengan Tema "Quo Vadis Pemerintahan Baru : Stagnasi Atau Lompatan Besar?" Dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2014 di KPLT Lt. 3 FT UNY

HTM :
Pelajar/Mahasiswa S1 UNY 35K

Mahasiswa Non UNY 40K
Mahasiswa S2, S3, Dosen, Umum 50 K
(OTS + 5 K)

Pendaftaran VIA SMS dengan format
SEMNASPKnH_Nama_Instansi Kirim ke 085743497265
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke no rek. 137.00.1062789.7 (Mandiri) a.n Murni Lestari atau dengan datang langsung ke sekertariat HIMA PKnH (PKM FIS UNY LANTAI 2)
Ayo buruan gabung kawan

Pengumuman Lomba Esai PKn 2014

Pengumuman Lomba Esai PKn 2014

Juara 1 : Rio Tri Handoko, Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS, (Berawal Dari Sila Pertama)

Juara 2 : Rita Suryani, Mahasiswa Pendidikan Matematika FMIPA (Lahirkan "Anak-anak Ratu Adil" Melalui Film Edukatif Pancasila)

Juara 3 : Dian Friantoro, Mahasiswa Akuntansi FE, (Rumah Pancasila Anak Indonesia (RPAI) Alternatif Saluran Pendidikan Untuk Anak Tenaga Kerja Indonesia)

*Selamat untuk teman'' yang sudah berhasil menjadi juara tingkatkan terus prestasi kamu, Yang belum bisa masuk 3 besar jangan patah semangat tetap semangat menulis karena karya kalian luar biasa....

*Sertifikat peserta dapat diambil di PKM FIS LANTAI 2 (HIMA PKnH) mulai hari selasa 9 September 2014#Salam semangat salam kreatif salam MNC /

Hitung Cepat Sesatkan Rakyat

Hitung Cepat Sesatkan Rakyat

Oleh. Andi Wijianto

Quick count pemilihan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2014 menuai banyak polemik. Yang masih hangat diperbincangkan adalah banyak lembaga surfey yang notabennya dalam pelaksanaan surfey yang seharusnya netral namun masih berpihak kepada salah satu calon presiden. Dalam perhitungan cepat seakan-akan masyarakat yang merupakan penentu dari pelaksanaan pemilihan umum 2014 dibuat resah dan dipermainkan oleh lembaga surfey. Tak seperti perhitungan sebelumnya dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala presiden 2009, perhitungan cepat di tahun ini cenderung memiliki hasil yang berbeda di antara masing-masing lembaga surfey.

Seperti dikutip dari Merdeka.com menyebutkan LSI: Prabowo-Hatta 47,8% Jokowi-JK 52,92% (suara masuk 78,53%), Cyrus: Prabowo-Hatta 47,17% Jokowi-JK 52,83% (suara masuk 75%), IRC: Prabowo-Hatta 52,53% Jokowi-JK 47,47% (suara masuk 59,9%), Kompas: Prabowo-Hatta 46,97% Jokowi-JK 53,03% (suara masuk 77,56%), RRI: Prabowo-Hatta 48,03% Jokowi-JK 51,90% (suara masuk 66,75%). Dikutip pula dari salah satu stasiun TV Indonesia bahwa LSN Prabowo-Hatta 50,19% Jokowi-JK 49,81%, IRC Prabowo-Hatta 51,11% Jokowi-JK 48,89%, dan PUSKAPTIS Prabowo-Hatta 52,06% Jokowi-JK 47,94%.

Ironis memang tapi itulah kenyataan yang ada di Indonesia. Orientasi pada materi terkadang membuat golongan buta akan kebenaran. Atau bahkan ideologi membutakan mata golongan untuk memberikan data yang sebenarnya ada di lapangan kepada masyarakat. Entahlah, Indonesia memang saat ini sedang dilanda degradasi karakter yang menyebabkan sikap hedonisme yang sudah teramat parah.

Ideologi atau Materi

Dua hal ini yang merupakan pertanyaan yang perlu dikritisi. Apakah kebenaran pada saat ini sudah tak layak untuk dipertontonkan? Masyarakat tentulah bertanya apakah ada oknum-oknum tertentu yang bekerja di balik kemenangan hasil hitung cepat dan memihak salah satu calon? Apa motifnya Ideologikah atau Materikah? Ada dua kemungkinan yang sebenarnya patut disoroti. Apalagi di masa yang serba susah ini dan materi yang berbicara. Dengan keuntungan yang bergelimang untuk memenangkan salah satu calon bukan tidak mungkin menjadi kemungkinan perbedaan hasil suara. Ada pula karena ada faktor ideologi dimana sejak masa kampanye pendukung kedua kubu sudah berkampanye secara panas. Banyak hujatan yang dikeluarkan, saling jatuh-menjatuhkan. Mungkin karena fanatikme yang luar biasa dapat menyebabkan seorang buta akan kebenaran.

22 Juli 2014

Tentulah dengan kondisi yang sangat ironis seperti ini masyarakat mulai bingung akan hasil perhitungan cepat. Banyak masyarakat yang sudah muak dengan berbagai berita yang kurang kredibel. Yang dapat dilakukan adalah menunggu pengumuman yang secara resmi diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014. Jawaban atas semua pertanyaan akan terkuak pada hari itu. Senantiasa masyarakat diharapkan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban. Siapapun yang akan menjadi pemempin negeri terimalah karena beliau-beliau merupakan putra terbaik bangsa. 

Kebijakan dan Kriminalisasi

Kebijakan dan Kriminalisasi

Oleh. Sodiyah

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin kompleks. Tidak sekadar masalah kemiskinan tetapi juga segudang masalah lain yang patut dijadikan sorotan. Menyikapi berbagai masalah yang muncul tersebut tentunya diperlukan alternatif pemecahan masalah yang berujung pada pengambilan keputusan maupun pembentukan kebijakan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, kita pahami dahulu perbedaan policy making dan decision making. Menurut Anderson (Suharno, 2013:38), pembentukan kebijakan atau policy formulation sering juga disebut policy making berbeda dengan pengambilan keputusan (decision making) karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif  yang bersaing mengenai sesuatu  hal dan selesai. Sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan keputusan. Intinya, jika pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya apabila pemilihan alternatif itu terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan seperti yang telah saya singgung di atas, para decision maker maupun policy maker pastilah akan dihadapkan pada berbagai alternatif kebijakan. Dari berbagai alternatif yang ada keduanya sama-sama dituntut agar dapat menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dari sekian alternatif yang ada. Strategi khusus agar keputusan yang diambil maupun kebijakan yang dibentuk beresiko minimal pun diperlukan di sini. Keputusan maupun kebijakan yang diambil inilah yang terkadang dipermasalahkan, bahkan dikriminalisasi.

Dengan bergulirnya kasus Bank Century, tampaknya kriminalisasi kebijakan semakin mendapatkan tempatnya dalam dunia hukum di Indonesia. Secara garis besar, kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang kemudian karena dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat maka kemudian dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Upaya kriminalisasi terhadap kebijakan dimana kebijakan tersebut diketahui diambil oleh seseorang yang mempunyai kewenangan serta berdasarkan asas legalitas sebaiknya dihindari, dengan catatan kebijakan tersebut diketahui tidak disimpangkan dan melawan hukum. Bagaimana tidak, jika setiap kebijakan dapat dikrimalisasi maka dikhawatirkan akan timbul keengganan dan ketakutan para pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang padahal mendesak dan penting. Dengan adanya hal tersebut bukan tidak mungkin jika situasi yang sedang terjadi justru semakin kacau karena pejabat tersebut dalam mengambil keputusan bertele-tele dan cenderung cari aman.

Di dunia ini semua hal pastilah mengandung resiko, termasuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Atas nama kepentingan publik; keadilan harus dijunjung tinggi, keberanian mutlak diperlukan. Pemantauan hasil-hasil kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan. Selamat datang calon pemimpin, decision maker dan policy maker Indonesia periode 2014-2019 !!! Bebaskan diri kalian dari belenggu tekanan-tekanan dari luar, pengaruh kelompok luar dan keadaan masa lalu dalam setiap keputusan yang diambil dan kebijakan yang dibuat demi tercapainya Indonesia yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.

OSPEK 2014

Ospek 2014
Selamat datang kawan-kawan baru PKnH 2014. Selamat bergabung di keluarga besar HIMA PKnH. Tempat berkarya dan membangun bangsa.
Info Ospek : 

Technical Meeting I OSPEK FIS UNY 2014 : Rabu, 13 Agustus 2014
Technical Meeting II OSPEK FIS UNY 2014 : Rabu, 20 Agustus 2014

Technical Meeting 1 OSPEK PKnH 2014 : Rabu, 13 Agustus 2014
Technical Meeting II OSPEK PKnH 2014 : Kamis, 21 Agustus 2014

(Info Sementara)

Siapa Dalang Black Campaign Pilpres 2014 Sebenarnya??

Siapa Dalang Black Campaign Pilpres 2014 Sebenarnya??

Oleh. Ikhwanul Bekti Trian Putri

Dibalik maraknya pesta demokrasi di Indonesia 9 Juli 2014, mencuat sebuah perilaku unik yang sebagian orang cenderung menganggapnya sebagai perilaku disintegritas atau perilaku tidak terhormat yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Kampanye hitam (Black Campaign), demikian orang menyebutnya. Cara kerja perilaku tersebut yaitu dengan menyebarkan isu, rumor atau pemikiran yang belum tentu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya pada media-media tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik atau kubu politik yang berseberangan. Black Campaign atau kampanye hitam adalah jenis aktivitas seruan berupa materi kampanye yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Kampanye hitam di sini mewakili sebuah istilah yang buruk, jelek, intinya patut dijauhi. Selanjutnya di dalam penggunaannya diartikan kampanye menjelekkan lawan politik. Namun, sebenarnya juga dapat diartikan sebagai kampanye yang buruk. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana tidak sekarang mudah kita jumpai di berberapa media maupun jejaring sosial  banyak orang entah dari kalangan politik maupun kalangan akar rumput yang menyebarkan isu maupun rumor yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan survei piktochart, 80% Black Campaign serangan media pada capres Prabowo Subianto adalah black campaign. Karena Prabowo menerima serangan dengan materi terkait isu HAM dan rencana kudeta. 20% Negative Campaign yang memang secara fakta telah terjadi dengan isu pada keluarga yang tidak harmonis. Capres Jokowi, 90% serangan berupa Negative Campaign artinya memang fakta yang ada pada Jokowi, misalnya terungkap fakta setelah media melakukan investigasi dan ternyata ditemukan kebohongan dan pencitraan didalamnya, seperti kasus mobil ESEMKA, Pasar Tanah Abang, MRT, Busway Transjakarta yang gagal, Jokowi didukung aliran sesat syiah katholik Vatikan dan protestan James Riady, Mafia hitam koruptor BLBI dan mantan Jenderal yang terlibat kerusuhan Mei 1998 adalah fakta riil dilapangan. 10% sisanya adalah black campaign. (Sumber Kompasiana)

Ada anggapan bahwa Black Campaign yang dilakukan oleh pihak Jokowi-JK adalah oknum-oknum yang bersimpati dengan Jokowi-JK agar kandidat nomor 2 ini kelihatan tedzolimi. Lihat saja dari gaya penulisan, gaya bahasa, dan komentarnya, yang biasanya tentang fitnah dan kejelekan Jokowi, semata-mata agar Jokowi terkesan didhzolimi. Belum lagi dari kubu Prabowo-Hatta yang banyak beredar Black Campaign yang sangat keji menjatuhkan nama baiknya sebagai Capres dan Cawapres. Bukan hal baru lagi di beberapa media yang menyatakan jelas pernyataan seperti itu. Bagaimana jika di media oknum-oknum tersebut sengaja membuat isu, maupun informasi yang bersifat menjatuhkan dan oknum lain saling berbalas-balasan saling menjatuhkan satu sama lain, mau jadi apakah bangsa ini. Maka dari itu menjadi rakyat  yang cerdas sudah sepantasnya kita meyakinkan dan mengajak orang-orang disekeliling kita untuk selektif memilih jangan terpengaruh dengan Black Campaign yang belum tentu benar di media masa, pilih lah dengan hati nurani dan logika yang baik demi kemajuan dan perbaikan bangsa ini.

Selain itu sudah selayaknya bangsa ini menjadi dewasa dalam menyikapi black campaign. Bagaimanapun juga, black campaign masih merupakan bagian dari strategi pemenangan dan masih mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Apalagi bagi kaum akar rumput yang belum banyak pengetahuan mengenai dunia politik. Berpikir dengan kepala jernih bukan saja dapat memahami black campaing secara lebih bijak sebagai sebuah fenomena sosial yang muncul secara alamiah pada bangsa yang masih remaja dalam bernegara dan berdemokrasi, tetapi juga mampu menghindari perpecahan akibat ulang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Suara rakyat akan tetap menjadi kekuatan utama, meski sebuah suara dapat dibeli tapi yakinlah suara Tuhan untuk menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk bangsa ini tak akan bisa di beli.