Lahirkan “Anak-Anak Ratu Adil” Melalui Film Edukatif Pancasila

Lahirkan “Anak-Anak Ratu Adil” Melalui Film Edukatif Pancasila

Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran

Tanah Jawa kalungan wesi

Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang

Kali ilang kedhunge

Pasar ilang kumandhang

Iku tandha yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak

(Triharso,dkk, 2012)

Potongan bait diatas merupakan potongan bait dalam ramalan Jayabaya. Ramalan ini diciptakan oleh Prabu Jayabaya yaitu raja kerajaan Pamenang atau Kediri. Prabu Jayabaya ini meramalkan terkait kondisi moral masyarakat pada zaman kalabendu. Salah satu versi ramalan Jayabaya ini ditulis dalam naskah Serat Centini oleh Pujangga Kraton Surakarta, yaitu Ki Ranggawarsito.

Arti dari larik demi larik kalimat tersebut secara berurutan adalah kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda (mobil), Pulau Jawa berkalung besi (rel kereta), perahu berjalan di angkasa (pesawat terbang), sungai kehilangan mata air, pasar kehilangan suara (supermarket dan mall), itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Gambaran zaman Jayabaya ini dapat dimaknai sebagai era globalisasi atau zaman yang sedang kita lalui saat ini.

Lalu ada bait yang berbunyi akeh janji ora ditetepi (banyak janji tidak ditepati), akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe (banyak orang berani melanggar sumpah sendiri), manungsa padha seneng nyalah (orang-orang saling lempar kesalahan), ora ngendahake hukum Hyang Widhi (tidak peduli akan hukum Tuhan), barang jahat diangkat-angkat (kejahatan dijunjung-junjung), barang suci dibenci (kenaikan dibenci), akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit (banyak orang hanya mementingkan uang), lali kamanungsan (lupa kemanusiaan), dan lali kabecikan (lupa kebaikan). Bait ini menggambarkan jaman sekarang banyak pejabat yang melakukan korupsi, melanggar sumpah-sumpah yang telah diucapkan, serta mengagungkan uang diatas segalanya. Banyak orang yang berbuat baik, tetapi malah dibenci, orang yang berbuat jahat justru didukung, seperti halnya korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh para pejabat yang sedang marak terjadi (Triharso,dkk, 2012).

Gambaran ramalan pada bait tersebut sama dengan apa yang sering disebut-sebut dengan krisis karakter saat ini. Krisis karakter ini sedang menyerang bangsa Indonesia dari segala penjuru yang didukung oleh derasnya arus globalisasi. Krisis karakter yang sedang melanda bangsa Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai tindak kekerasan, ketidakjujuran, mulai melunturnya budaya tata krama, melunturnya nasionalisme, dan sebagainya.

Salah satu contohnya adalah angka kekerasan di Indonesia tergolong tinggi. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kekerasan juga dilakukan oleh pelajar sebagai generasi emas penerus bangsa, antara lain tawuran pelajar. Tertulis dalam www.antaranews.com edisi 20 Januari 2013, Komnas Perlindungan Anak mencatat sepanjang 2013 ada 255 kasus tawuran antar-pelajar di Indonesia. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 147 kasus.

Padahal, jika kita menengok pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sudah jelas hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Bagaimana tidak? Dalam Pancasila sudah cukup jelas terkandung nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Pancasila yang dibentuk melalui proses panjang ini, merupakan perwujudan karakter yang diharapkan untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, agar cita-cita besar bangsa ini tercapai.

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai dengan sila ini adalah memeluk satu agama, beriman kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang sesuai dengan perwujudan sila kedua adalah menjunjung tinggi hak orang lain, saling mencintai antar sesama manusia, tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak korupsi, serta bersikap adil. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ini adalah mencintai tanah air dan bangsa, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan serta keselamatan bangsa, serta bangga terhadap tanah air Indonesia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dalam sila ini, diutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ini juga mengajarkan demokrasi. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini antara lain bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka menolong, menghargai hasil karya orang lain, serta bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan (Rukiyati, dkk, 2008).

Sudah sangat jelas sikap-sikap yang seharusnya diterapkan sebagai implementasi kelima butir Pancasila tersebut. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan hingga saat ini adalah mengapa ideologi sebagus ini tidak mampu diterapkan oleh bangsa Indonesia? Mengapa krisis karakter yang merupakan kebalikan dari apa yang diajarkan oleh Pancasila masih terjadi?

Sebenarnya telah banyak upaya pemerintah untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara Indonesia. Salah satu langkah yang dinilai sangat strategis adalah melalui pendidikan. Berdasarkan kurikulum 2013, Pancasila diajarkan disemua jenjang pendidikan dan juga perguruan tinggi. Pada jenajng SD hingga SMA sederajad, pembelajaran pancasila termuat dalam mata pelajaran PPKN. Alokasi waktu yang diberikan setiap kali pertemuan adalah 2 jam pelajaran per minggu.

Sayangnya, pendidikan yang ada saat ini hanya mampu mencetak siswa-siswa yang mampu menghafal pancasila tanpa mengerti bagaimana harus bersikap seperti nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pemandangan yang sudah sangat biasa kita lihat, setiap senin pagi anak-anak sekolah dengan sangat lantang mengumandangkan bunyi Pancasila. Akan tetapi ada yang setelah upacara bendera mereka membolos sekolah ataupun mencontek saat ujian. Hal-hal kecil seperti mencontek, membolos, dan tidak disiplin merupakan awal dari tindak-tindak kejahatan besar seperti korupsi yang sedang marak terjadi di Idonesia. Oleh karena itu, perlu ada metode pembelajaran yang membuat anak tidak sekedar menghafal, tetapi mengerti cara bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kembali kepada ramalan Jayabaya, ada potongan bait yang merupakan kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Dituliskan bahwa suatu saat nanti bangsa Indonesia akan mengalami zaman keemasan (Kalamukti) atau zaman kertayoga, yaitu jaman datangnya Ratu Adil. Pada masa ini rakyat akan sejahtera (nora ana wong nggresula kurang), keadilan ditegakkan (adil paramata, lumrahing arta), Ratu memerintah bukan untuk mencari harta, serta tidak ada lagi penjahat karena mereka telah takut (Tan ana durjana, dursila, pada tobat wedi wilating Ratu Adil ..... ). Ratu Adil ini memerintah semata-mata untuk kesejahteraan negara dan keselamatan seluruh dunia (karna ratu mung amrih kartaning nagara, raharjaning jagad kabeh). Dari potongan-potongan bait ini dapat disimpulkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang baik, jujur, amanah, berbakti kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi kebenaran, dan memiliki jiwa kesatria. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai Pancasila (Triharso,dkk, 2012).

Bayangkan jika orang seperti ratu adil ini tidak hanya satu di Indonesia. Tentu negara ini akan aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, ratu adil harus melahirkan “Anak-Anak Ratu Adil”. Cara strategis agar terlahir “Anak-Anak Ratu Adil” ini adalah melalui pendidikan, dimana yang ditangani adalah anak-anak muda yang merupakan generasi emas penerus bangsa. Agar terlahir “Anak-Anak Ratu Adil” ini tentu tidak cukup dengan mengajarkan pancasila secara hafalan. Oleh karena itu, perlu suatu inovasi pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter pancasila kepada anak, salah satunya adalah melalui film “Anak-Anak Ratu Adil”.

Film “Anak-Anak Ratu Adil” ini dapat berupa film kartun maupun bukan. Awal dari film ini adalah pembacaan  butir-butir Pancasila serta perwujudannya. Selanjutnya film akan memiliki banyak tema-tema sesuai karakter baik. Setiap ada karakter sesuai Pancasila yang dilakukan oleh tokoh, maka akan ada tulisan sesuai dengan sila ke berapa. Misalnya salah satu tokoh sedang menolong tokoh lain yang sedang sakit, maka akan ada tulisan “tolong-menolong (sila ke 5)”. Film dapat dimainkan oleh beberapa tokoh dengan durasi 20 menit. Diakhir film akan ditayangkan beberapa bait serat Kalatidha, yang akan dijelaskan sedikit oleh guru nantinya.

Contohnya adalah film dengan tema “Anak Ratu Adil Penegak Kejujuran”. Dikisahkan ada seorang anak buta berjualan kue. Pada suatu hari, dua orang temannya mendatangi warungnya untuk membeli. Akan tetapi, salah satu anak mengambil 2 kue dan hanya membayar 1. Si buta ternyata selau menghitung kue dagangannya dan menyadari. Lalu mereka ribut dan anak satunya lagi mendamaikan dan memberikan nasihat tenatng keburukan dari berlaku tidak jujur.

Keuntungan pembelajaran film “Anak-Anak Ratu Adil” ini adalah dengan visualisasi murid akan lebih mudah menerima pelajaran, lebih mudah diingat dan menyenangkan, mampu mengajarkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan pancasila, serta siswa mampu mengenal ramalan Jayabaya. Film ini cocok untuk anak-anak sekolah di semua jenjang, dengan cerita disesuaikan berdasarkan usia anak. Selain itu, film ini juga dapat ditonton anak kapanpun diluar jam pelajaran.

Ramalan Jayabaya merupakan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Percaya atau tidak percaya, perlahan-lahan apa yang dituliskan pada ramalan Jayabaya ini terjadi pada bangsa Indonesia. Besar harapan Ratu Adil benar-benar akan datang sebagai solusi dari krisis karakter zaman kalabendu yang sedang terjadi. Ratu adil ini adalah orang yang memiliki sifat seperti nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tentu negara ini akan lebih cepat maju jika memiliki banyak “Anak-Anak Ratu Adil”. Sebenarnya telah banyak upaya dilakukan untuk menciptakannya, salah satunya melalui pembelajaran disekolah. Akan tetapi, hingga kini masih bnyak anak yang menghafal pancasila namun tidak mengerti maknanya. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pembelajaran, salah satunya melalui film “Anak-Anak Ratu Adil”. Harapannya pemerintah mendukung media ini dan membantu prokdusi film edukatif ini dalam skala besar untuk media penyampaian nilai-nilai karakter pancasila kepada siswa.

Referensi

Andarningtyas, Natisha. Tawuran Pelajar Meningkat. 2013. Diakses dari http://www.antaranews.com/berita/322987/tawuran-pelajarmeningkat.%20Diakses%2028%20januari%202013 (diakses 8 Maret 2014).

Rukiyati, dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press.

Triharso, dkk. 2012. Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.

Biodata Penulis

1	Nama Lengkap                 :	Rita Suryani
2	Jenis Kelamin                   :	Perempuan
3	Program Studi                   :	Pendidikan  Matematika 2012
4	NIM                                  :	12301241015
5	Tempatdan Tanggal Lahir:	Sleman, 8 Juli 1994
6	Alamat                              :	Soman II, selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
6	Email                                :	ritasuryaniuny@gmail.com

                                                                                                               

Berawal dari Sila Pertama

Berawal dari Sila Pertama

*) oleh Rio Tri Handoko

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen Menyembah Tuhan menurut Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan”. (Pidato Soekarno 1 Juni 1945).

Pernyataan di atas merupakan ungkapan Bung Karno dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa tidak cukup dengan Indonesia menjadi negara yang memiliki Tuhan. Namun, tiap-tiap orang yang ada di negara ini seharusnya pun memiliki Tuhan sebagai mana yang telah dipercaya.

Indonesia Kini

Sudah enam puluh sembilan tahun silam Indonesia terbebas dari belenggu tangan-tangan nakal dan tak bermoral. Bangsa ini tidak lagi menjadi kacung dari orang-orang yang keji dan bengal. Semua kisah kelam itu telah lenyap dan terpental. Seiring kisah rodi dan romusha yang bermigrasi dari kebun-kebun Belanda serta jalanan milik kolonial Jepang menuju toko-toko buku yang ber-genre sejarah. Lalu, semua orang pun berteriak, “merdeka, merdeka, dan merdeka!”

Sampai tibalah masa sekarang. Tentang kisah perjuangan yang masih saja terulang. Meskipun hari ini bukanlah enam puluh sembilah tahun silam. Namun, kata merdeka masih saja terkekang. Genderang perang masih saja ditabuh. Kata menang masih terasa jauh. Anak-anak kecil masih merengek karena belum mendapat sesuap nasi. Ibu-ibu menangis pilu hanya memikirkan tentang cara membeli susu. Lalu para bapak merasa bingung tentang apa yang harus dibawa pulang.

Indonesia memang sudah merdeka. Namun, tidak semua orang merasa merdeka. Banyak anak-anak pergi ke sekolah dengan mobil mewah. Namun, banyak pula anak-anak berangkat ke sawah saat jam sekolah. Para pejabat memang menggunakan sepatu hitam yang mengkilap. Akan tetapi, anak-anak rela berjongkok sembari memegang sepatu hitam untuk disikat agar mengkilap.

Indonesia sudah tidak ada lagi kerja rodi. Akan tetapi, korupsi juga semakin menjadi-jadi. Bangsa ini pun sudah tidak mengenal istilah romusha. Namun, perkelahian dan tawuran di sekolah menjadi hal yang biasa. Banyak  orang berbondong-bondong untuk mengantri karena ada pembagian zakat. Namun,  banyak pula orang-orang yang berlarian pergi karena diminta membayar pajak. Politisi-politisi akan dianggap kuno, jika mereka tak mau bagi-bagi uang saat tiba jadwal kampanye.  Gedung-gedung memang berdiri tinggi dan terlihat kokoh, namul moral bangsa pun dilucuti dan banyak orang berpikiran masa bodoh.

Jika melihat ke belakang. Ada kata-kata bagus yang bisa dikenang. “Jangan kita membangun sambil merobohkan: membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan. “ itulah pesan Mohammad Natsir kepada Anwar Ibrahim yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia (KPG, 2011: 144).

Natsir yang merupakan politisi di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto pun menyadari, bahwa tak seharusnya kita terus menggerus moral dan akhlak bangsa dengan sibuk membangun gedung-gedung tak berarti. Tidak semestinya industri-industri terus berkembang, namun masih banyak pekerja yang merasa belum kenyang. Janganlah ada pejabat berteriak di depan layar kaca bahwa rakyat harus sejahtera. Namun, di belakang layar mereka tertawa karena hasil pajak bisa mereka embat.

Negara Pancasila

Negara ini berdiri berlandaskan Pancasila. Sebuah ideologi dan gagasan yang pas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, sudah seharusnya segala bentuk etika dan moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dilandaskan atas nilai-nilai yang ada di Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang terkadung dalam lima sila tersebut tidak hanya sampai pada konsep semata, melainkan tertuang dalam ruang kehidupan yang nyata.

Jangan sampai kita senang mengampanyekan pendidikan karakter. Namun, paham-paham sekuler dibiarkan terus berkembang. Sudah seharusnya bangsa ini ingat dengan apa yang Bung Karno sampaikan, bahwa tidak cukuplah negara ini saja yang bertuhan, tetapi orang-orang yang ada juga harus memiliki Tuhan. Bukankah ini negara yang berdasarkan Pancasila. Yaitu negara yang paham terhadap apa yang ada di sila pertama.

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan segala bentuk keramahannya. Orang-orangnya yang senantiasa sopan dan santun  serta berbudaya. Oleh karena itu, janganlah ini hanya menjadi sebuah identitas belaka. Orang lain menganggap Indonesia penuh dengan rasa persaudaraan, namun fakta bicara tidak demikian. Sudah sepantasnya bangsa ini menjunjung rasa persaudaraan atas dasar nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sabang sampai Merauke adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, haram hukumnya ada perpecahan di dalam bangsa ini. Indonesia tidak pernah melakukan kesepakatan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sila ketiga. Oleh karena itu, persatuan Indonesia adalah harga mutlak yang harus didapat.

Sudah setengah abad lebih negara Indonesia memelihara budaya musyawarah dan mufakat. Mengembangkan semangat demokrasi seperti yang ada pada sila keempat. Maka dari itu, janganlah bersikap bodoh terhadap demokrasi. Sistem ini sudah lama berdiri. Seharusnya kita belajar dan terus memperbaiki. Bukan malah dijadikan tempat untuk berbuat keji. Mengaku menjadi politisi, tetapi pandai sekali ingkar janji.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa keadilan adalah milik bersama. Kemerdekaan adalah milik warga Indonesia. Tidak semestinya wakil rakyat merasa nikmat, namun rakyat masih ada yang sekarat. Gedung-gedung bukan hanya milik orang-orang yang berkantong tebal, melainkan juga dimiliki oleh orang-orang berbaju kumal. Hukum bukan hanya berlaku untuk pencuri sandal jepit. Namun, juga berlaku bagi para pejabat yang hati nuraninya sudah sakit.

Berawal dari Sila Pertama

Ketuhanann Yang Maha Esa. Kalimat itu merupakan kalimat yang menunjukkan sila pertama dari lima sila yang ada. Hal itu membuktikan bahwa unsur ketuhanan adalah bagian terpenting dalam mendirikan sebuah negara yang bermoral dan berkarakter. Seperti yang disampaikan oleh Presiden pertama negara Indonesia, tidak cukup dengan hanya negaranya yang bertuhan, melainkan warganya juga harus bertuhan.

Saat orang-orang percaya dengan adanya Tuhan, maka mereka tahu bahwa ada sesuatu yang harus disembah dan dipatuhi. Mereka tahu bahwa  ada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ada Dzat yang menyuruh berbuat baik dan ada pula Dzat yang melarang berbuat jahat.  Dialah Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan Yang Maha Esa. Ialah yang membuat kita takut untuk berbuat dosa dan berbuat jahat. Dialah yang meminta agar semua orang menebarkan kebaikan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah alasan mengapa semua orang harus bertaqwa. Hal ini pulalah yang menjadi alasan mengapa negara harus beragama.

Tidak bisa pemuda-pemuda bangsa hanya diajarkan soal matematika. Namun, perkara agama tidak pernah didapat. Efeknya adalah mereka hanya bisa menghitung cepat. Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap ketika sudah menjadi pejabat. Korupsi dianggap layak dan hasil pajak juga ikut diembat.

Agama adalah sesuatu yang mutlak dan semua orang pun berhak. Agama itu menyeluruh, mengatur segala bentuk kehidupan. Mengajarkan bagaimana berketuhanan. Mengajak untuk selalu menjalin persaudaraan. Mencintai rasa persatuan. Memelihara musyarah dan mufakat serta menjunjung tinggi keadialan sosial.

Oleh karena itu, memberi ruang lebih terhadap pendidikan agama adalah bagian dari bagaimana mengamalkan Pancasila. Khususnya sila yang pertama. Selain itu, hal ini juga salah satu cara untuk melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah bersusah payah membuat sebuah landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dengan demikian, berawal dari pengamalan di sila pertama, yaitu salah satunya dengan cara memperkuat pendidikan agama. Secara tidak langsung pengamalan-pengamalan di sila-sila berikutnya juga akan mengikuti, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini akan bisa  diminimalisasi atau bahkan teratasi.

Seminar Nasional PKn 2014

Hay guys, ada yang lagi hot loh :D
HIMA PKnH FIS UNY Proudly Present,
Seminar Nasional dengan Tema "Quo Vadis Pemerintahan Baru : Stagnasi Atau Lompatan Besar?" Dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2014 di KPLT Lt. 3 FT UNY

HTM :
Pelajar/Mahasiswa S1 UNY 35K

Mahasiswa Non UNY 40K
Mahasiswa S2, S3, Dosen, Umum 50 K
(OTS + 5 K)

Pendaftaran VIA SMS dengan format
SEMNASPKnH_Nama_Instansi Kirim ke 085743497265
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke no rek. 137.00.1062789.7 (Mandiri) a.n Murni Lestari atau dengan datang langsung ke sekertariat HIMA PKnH (PKM FIS UNY LANTAI 2)
Ayo buruan gabung kawan

Pengumuman Lomba Esai PKn 2014

Pengumuman Lomba Esai PKn 2014

Juara 1 : Rio Tri Handoko, Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS, (Berawal Dari Sila Pertama)

Juara 2 : Rita Suryani, Mahasiswa Pendidikan Matematika FMIPA (Lahirkan "Anak-anak Ratu Adil" Melalui Film Edukatif Pancasila)

Juara 3 : Dian Friantoro, Mahasiswa Akuntansi FE, (Rumah Pancasila Anak Indonesia (RPAI) Alternatif Saluran Pendidikan Untuk Anak Tenaga Kerja Indonesia)

*Selamat untuk teman'' yang sudah berhasil menjadi juara tingkatkan terus prestasi kamu, Yang belum bisa masuk 3 besar jangan patah semangat tetap semangat menulis karena karya kalian luar biasa....

*Sertifikat peserta dapat diambil di PKM FIS LANTAI 2 (HIMA PKnH) mulai hari selasa 9 September 2014#Salam semangat salam kreatif salam MNC /

Hitung Cepat Sesatkan Rakyat

Hitung Cepat Sesatkan Rakyat

Oleh. Andi Wijianto

Quick count pemilihan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2014 menuai banyak polemik. Yang masih hangat diperbincangkan adalah banyak lembaga surfey yang notabennya dalam pelaksanaan surfey yang seharusnya netral namun masih berpihak kepada salah satu calon presiden. Dalam perhitungan cepat seakan-akan masyarakat yang merupakan penentu dari pelaksanaan pemilihan umum 2014 dibuat resah dan dipermainkan oleh lembaga surfey. Tak seperti perhitungan sebelumnya dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala presiden 2009, perhitungan cepat di tahun ini cenderung memiliki hasil yang berbeda di antara masing-masing lembaga surfey.

Seperti dikutip dari Merdeka.com menyebutkan LSI: Prabowo-Hatta 47,8% Jokowi-JK 52,92% (suara masuk 78,53%), Cyrus: Prabowo-Hatta 47,17% Jokowi-JK 52,83% (suara masuk 75%), IRC: Prabowo-Hatta 52,53% Jokowi-JK 47,47% (suara masuk 59,9%), Kompas: Prabowo-Hatta 46,97% Jokowi-JK 53,03% (suara masuk 77,56%), RRI: Prabowo-Hatta 48,03% Jokowi-JK 51,90% (suara masuk 66,75%). Dikutip pula dari salah satu stasiun TV Indonesia bahwa LSN Prabowo-Hatta 50,19% Jokowi-JK 49,81%, IRC Prabowo-Hatta 51,11% Jokowi-JK 48,89%, dan PUSKAPTIS Prabowo-Hatta 52,06% Jokowi-JK 47,94%.

Ironis memang tapi itulah kenyataan yang ada di Indonesia. Orientasi pada materi terkadang membuat golongan buta akan kebenaran. Atau bahkan ideologi membutakan mata golongan untuk memberikan data yang sebenarnya ada di lapangan kepada masyarakat. Entahlah, Indonesia memang saat ini sedang dilanda degradasi karakter yang menyebabkan sikap hedonisme yang sudah teramat parah.

Ideologi atau Materi

Dua hal ini yang merupakan pertanyaan yang perlu dikritisi. Apakah kebenaran pada saat ini sudah tak layak untuk dipertontonkan? Masyarakat tentulah bertanya apakah ada oknum-oknum tertentu yang bekerja di balik kemenangan hasil hitung cepat dan memihak salah satu calon? Apa motifnya Ideologikah atau Materikah? Ada dua kemungkinan yang sebenarnya patut disoroti. Apalagi di masa yang serba susah ini dan materi yang berbicara. Dengan keuntungan yang bergelimang untuk memenangkan salah satu calon bukan tidak mungkin menjadi kemungkinan perbedaan hasil suara. Ada pula karena ada faktor ideologi dimana sejak masa kampanye pendukung kedua kubu sudah berkampanye secara panas. Banyak hujatan yang dikeluarkan, saling jatuh-menjatuhkan. Mungkin karena fanatikme yang luar biasa dapat menyebabkan seorang buta akan kebenaran.

22 Juli 2014

Tentulah dengan kondisi yang sangat ironis seperti ini masyarakat mulai bingung akan hasil perhitungan cepat. Banyak masyarakat yang sudah muak dengan berbagai berita yang kurang kredibel. Yang dapat dilakukan adalah menunggu pengumuman yang secara resmi diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014. Jawaban atas semua pertanyaan akan terkuak pada hari itu. Senantiasa masyarakat diharapkan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban. Siapapun yang akan menjadi pemempin negeri terimalah karena beliau-beliau merupakan putra terbaik bangsa. 

Kebijakan dan Kriminalisasi

Kebijakan dan Kriminalisasi

Oleh. Sodiyah

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin kompleks. Tidak sekadar masalah kemiskinan tetapi juga segudang masalah lain yang patut dijadikan sorotan. Menyikapi berbagai masalah yang muncul tersebut tentunya diperlukan alternatif pemecahan masalah yang berujung pada pengambilan keputusan maupun pembentukan kebijakan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, kita pahami dahulu perbedaan policy making dan decision making. Menurut Anderson (Suharno, 2013:38), pembentukan kebijakan atau policy formulation sering juga disebut policy making berbeda dengan pengambilan keputusan (decision making) karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif  yang bersaing mengenai sesuatu  hal dan selesai. Sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan keputusan. Intinya, jika pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya apabila pemilihan alternatif itu terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan seperti yang telah saya singgung di atas, para decision maker maupun policy maker pastilah akan dihadapkan pada berbagai alternatif kebijakan. Dari berbagai alternatif yang ada keduanya sama-sama dituntut agar dapat menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dari sekian alternatif yang ada. Strategi khusus agar keputusan yang diambil maupun kebijakan yang dibentuk beresiko minimal pun diperlukan di sini. Keputusan maupun kebijakan yang diambil inilah yang terkadang dipermasalahkan, bahkan dikriminalisasi.

Dengan bergulirnya kasus Bank Century, tampaknya kriminalisasi kebijakan semakin mendapatkan tempatnya dalam dunia hukum di Indonesia. Secara garis besar, kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang kemudian karena dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat maka kemudian dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Upaya kriminalisasi terhadap kebijakan dimana kebijakan tersebut diketahui diambil oleh seseorang yang mempunyai kewenangan serta berdasarkan asas legalitas sebaiknya dihindari, dengan catatan kebijakan tersebut diketahui tidak disimpangkan dan melawan hukum. Bagaimana tidak, jika setiap kebijakan dapat dikrimalisasi maka dikhawatirkan akan timbul keengganan dan ketakutan para pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang padahal mendesak dan penting. Dengan adanya hal tersebut bukan tidak mungkin jika situasi yang sedang terjadi justru semakin kacau karena pejabat tersebut dalam mengambil keputusan bertele-tele dan cenderung cari aman.

Di dunia ini semua hal pastilah mengandung resiko, termasuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Atas nama kepentingan publik; keadilan harus dijunjung tinggi, keberanian mutlak diperlukan. Pemantauan hasil-hasil kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan. Selamat datang calon pemimpin, decision maker dan policy maker Indonesia periode 2014-2019 !!! Bebaskan diri kalian dari belenggu tekanan-tekanan dari luar, pengaruh kelompok luar dan keadaan masa lalu dalam setiap keputusan yang diambil dan kebijakan yang dibuat demi tercapainya Indonesia yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.

OSPEK 2014

Ospek 2014
Selamat datang kawan-kawan baru PKnH 2014. Selamat bergabung di keluarga besar HIMA PKnH. Tempat berkarya dan membangun bangsa.
Info Ospek : 

Technical Meeting I OSPEK FIS UNY 2014 : Rabu, 13 Agustus 2014
Technical Meeting II OSPEK FIS UNY 2014 : Rabu, 20 Agustus 2014

Technical Meeting 1 OSPEK PKnH 2014 : Rabu, 13 Agustus 2014
Technical Meeting II OSPEK PKnH 2014 : Kamis, 21 Agustus 2014

(Info Sementara)