Kosmetik Politik Orde Baru

Kosmetik Politik Orde Baru

Oleh. Eka Herdi Nugeraha (Mahasiswa Jurusan PKnH)

Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soeharto merupakan pemerintahan terlama yang memimpin Indonesia. Awalnya Orde Baru merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi pada pemerintahan yang sebelumnya. Orde Baru mencoba untuk menerapakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Imperium Orde Baru mulai berkuasa setelah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir. Majelis Permusyawaran Rakyat Sementara menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno pada tahun 1967. Letnan Jendral Soeharto menggantikan posisi Presiden Soekarno menjadi pejabat presiden Republik Indonesia. Apabila kita melihat pemerintahan Soekarno memang banyak penyimpangan yang terjadi seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, tidak melaksanakan Pemilihan Umum, dan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada akhir pemerintahan Orde Lama Kondisi perpolitikan Indonesia semakin buruk dengan adanya berbagai pemberontakan PKI, gerakan-gerakan subversif, dan memburuknya perekonomian Indonesia. Dengan berbagai masalah diatas menimbulkan banyak tuntutan dan demonstrasi dari rakyat Indonesia. Indonesia mengalami banyak kekacauan di berbagai daerah yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret untuk memerintahkan Letnan Jendral Soeharto menguasai situasi keamanan pada waktu itu.

“Harapan Rakyat Indonesia”

Rakyat Indonesia telah menunggu lama adanya pergantian kekuasaan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Rakyat Indonesia menyambut baik pergantian kekuasaan ini karena penyelenggaraan demokrasi yang diimpikan oleh rakyat terwujud. Pergantian Kekuasaan merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjaga agar stabilitas negara dapat terjamin. Namun hal ini terkendala dengan egoism penguasa yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat dan membuat stabilitas politik terganggu. Puncaknya terjadi pada siding Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang memberhentikan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto memulai pemerintahan dengan berbagai program-program pro-rakyat. Awal Pemerintahan Orde Baru, rakyat Indonesia sangat yakin dengan terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru membuka iklim investasi seluas-luasnya bagi investor asing. Sejak itu banyak investor asing yang masuk untuk menanamkan modal di Indonesia. Krisis ekonomi dan politik pada waktu itu mulai ada penyelesaian yang nyata. Rakyat Indonesia merasakan banyak perubahan positif dengan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha mengedepankan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrasruktur secara besar-besaran. Hal ini terlihat dengan adanya program listrik masuk desa dan pembangunan waduk, sekolah, dan rumah sakit. Pada masa Orde baru Indonesia berhasil melaksanakan swasembada beras dan mampu mengekspor minyak ke luar negeri. Hal ini sangatlah positif untuk kemajuan Indonesia ke depan lebih baik. Masyarakat Indonesia sangat bahagia dengan kemajuan-kemajuan pembangunan yang dicetuskan oleh Pemerintahan Orde Baru.

“Pembodohan Rakyat”

Kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh Pemerintah Orde Baru membuat masyarakat Indonesia menjadi terlena. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti memundurkan jadwal pemilihan umum dari tahun 1969 ke 1971, KKN, penyederhanaan partai, dan penafsiran UUD 1945 yang berbeda. Pemerintah Orde Baru membuat rakyat Indonesia tidak berdaya dengan berbagai kemajuan-kemajuan pembangunan yang signifikan namun dibalik itu banyak terjadi kezhaliman. Awal pemerintahan Orde Baru ada sebuah hal yang janggal yakni mundurnya Pemilihan Umum yang seharusnya dilaksankan pada tahun 1969 menjadi 1971. Hal ini terlihat bahwa adanya rencana-rencana khusus pemerintahan Orde baru untuk mengumpulkan kekuatan politik dalam menghadapi Pemilihan Umum. Banyak pihak yang menduga apabila Pemilihan Umum dilaksanakan pada tahun itu maka Soeharto sulit menang. Hal ini dikarenakan belum kuatnya kendaraan politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya Penyederhanaan partai, dimana partai-partai nasionalis dilebur menjadi PDI, partai-partai religious dilebur menjadi PPP, dan ada satu lagi peserta pemilu tapi bukan partai yakni Golkar. Golkar menjadi kendaraan politik Pemerintah Orde baru dalam mengikuti setiap pemilihan umum. Golkar mempunyai mobilitas yang lebih tinggi dari dua partai kontestan pemilu yang lain yakni masuk lebih dalam di masyarakat. Hal ini berbeda dengan dua partai peserta pemilu lainnya yang tidak mempunyai akses seperti Golkar. PDI dan PPP hanya dapat masuk maksimal di daerah tingkat dua sehingga tidak mampu langsung menjangkau rakyat. Hal ini jelas mencederai demokrasi yang menjadi sistem politik negara Indonesia. Penyederhanaan partai yang dilakukan pemerintah Orde Baru membuat banyak kelompok aliran yang tidak memiliki keterwakilan karena memang terbatas pilihannya di Pemilihan Umum.

“Rusaknya Pemilihan Umum”

Pemilihan umum seharunya menjadi puncak berjalannya demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan langsung, bersih, jujur, dan adil. Hal ini benar-benar berbeda dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat Orde Baru. Pemilihan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru sudah dapat dipastikan pemenangnya. Rakyat Indonesia sudah mampu memprediksi pemenang Pemilihan Umum. Walaupun usaha yang dilakukan sudah maksimal oleh peserta-peserta Pemilu selain Golkar namun yang tejadi tetap saja Golkar menang dominan dalam Pemilihan Umum. Hal ini mungkin juga diakibatkan pembatasan akses bagi partai politik non-Golkar dalam sosialisasi politik ke daerah-daerah. Hal ini tidak terjadi pada Golkar yang dapat akses lebih jauh kedalam masyarakat. Masyarakat awam mungkin hanya mengetahui Golkar sebagai peserta Pemilihan Umum yang baik. Oleh sebab itu Pemilihan Umum menjadi ajang dominasi Golkar dalam memperoleh suara rakyat. Pembatasan kekritisan rakyat Indonesia juga menjadi penyebab pemilihan umum rusak. Rakyat Indonesia menjadi lebih diam dengan keadaan nyata yang terjadi. Pemilihan Umum Orde Baru tidak menjadi sebuah pembelajaran politik bagi rakyat namun malah merusak tatanan demokrasi bangsa Indonesia. Untuk masa depan diharapkan perbaikan-perbaikan nyata mutu demokrasi Indonesia agar lebih baik dan tidak kembali ke sistem Pemilu Orde Baru yang buruk.